Jakarta, 7 Februari 2026 | Merespons duka mendalam atas kasus bunuh diri seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), organisasi Wawasan Hukum Nusantara (WHN) menyalurkan bantuan pendidikan berupa 240 paket buku tulis dan pulpen. Bantuan tersebut akan segera didistribusikan kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah NTT.
Langkah ini merupakan bentuk kepedulian nyata WHN terhadap persoalan akses pendidikan dasar yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di sejumlah daerah tertinggal. WHN menilai, keterbatasan alat tulis dan sarana belajar sering kali menjadi beban psikologis tersendiri bagi anak-anak usia sekolah, terutama mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi rentan.
Selama ini, WHN dikenal sebagai organisasi yang konsisten bergerak di bidang pendidikan. Sepanjang tahun 2025, WHN tercatat telah memberikan beasiswa kuliah gratis jenjang S1, khususnya di Program Studi Hukum dan sejumlah program studi lainnya, kepada sekitar 117 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
Tidak hanya fokus pada pendidikan, WHN juga aktif dalam misi-misi kemanusiaan. Organisasi ini terlibat langsung dalam penyaluran bantuan bagi korban erupsi gunung berapi di NTT, serta bencana banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Bahkan jauh sebelum mencuatnya kasus di Ngada, WHN telah lebih dahulu menyalurkan 350 paket buku tulis dan alat tulis kepada anak-anak nelayan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada Mei 2025. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang WHN dalam memperjuangkan keadilan akses pendidikan.
Ketua Umum WHN, Arqam Bakri, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah bentuk pencitraan.
“Pemberian buku dan pulpen di Kabupaten Lingga bukan kebetulan. Berdasarkan data yang kami terima, masih banyak anak-anak Indonesia yang kesulitan membeli alat tulis karena kondisi ekonomi orang tua mereka,” ujar Arqam.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera berbenah dan lebih serius memperhatikan pemenuhan sarana pendidikan dasar. Menurutnya, hak atas pendidikan telah dijamin secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.
“Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan anak-anak muda yang hari ini sedang menempuh pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Tanpa perhatian serius, Indonesia berisiko gagal memaksimalkan potensi generasi mudanya,” tegas Arqam.
Ia menutup pernyataannya dengan refleksi keras namun penuh makna.
“WHN akan menjadi angin yang mengisi ruang-ruang kosong tempat jeritan anak-anak muda tentang pentingnya pendidikan tak terdengar. Kami akan menjadi air yang mengaliri ladang-ladang harapan rakyat yang mengering, dan menjadi api yang membakar pengkhianatan terhadap masa depan bangsa,” pungkasnya.
Penulis: Capt. Arqam Bakri, S.E., M.Mar., M.BA | Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara
Pewarta: Fajar, S.E. | Divisi Investigasi – Mitrapos.id
