PADANG, (MP) — Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Sumatera Barat tak sekadar seremoni. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, melontarkan kritik tajam: otonomi daerah tidak boleh berhenti sebagai formalitas pembagian kewenangan, tetapi harus benar-benar menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti upacara di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026). Muhidi menegaskan, esensi otonomi daerah terletak pada kualitas pelayanan publik—bukan sekadar administrasi kekuasaan.
“Otonomi daerah itu bukan soal siapa berwenang apa, tapi sejauh mana rakyat merasakan manfaatnya. Kalau pelayanan masih lemah, berarti ada yang salah dalam implementasinya,” tegasnya.
Ia menyoroti tiga sektor krusial yang dinilai masih membutuhkan dorongan serius: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berbasis kerakyatan. Menurutnya, layanan kesehatan harus merata dan terjangkau, bukan hanya tersedia di atas kertas. Begitu juga pendidikan—akses, kualitas guru, hingga fasilitas belajar harus benar-benar ditingkatkan, termasuk melalui percepatan digitalisasi.
Di sisi ekonomi, Muhidi menekankan pentingnya penguatan UMKM sebagai tulang punggung daerah. Ia mendorong pemerintah daerah lebih agresif membuka ruang investasi dan menumbuhkan kewirausahaan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja.
“Jangan sampai anggaran besar, tapi dampaknya kecil. Setiap rupiah harus terasa manfaatnya bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM,” ujarnya.
Lebih jauh, Muhidi juga mengkritik pola birokrasi yang masih berorientasi pada serapan anggaran, bukan hasil nyata. Ia menegaskan reformasi birokrasi harus berbasis outcome, bukan sekadar laporan administratif.
“Birokrasi tidak boleh lagi puas hanya menyerap anggaran. Yang diukur itu hasilnya—apa yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
DPRD Sumbar, lanjut Muhidi, akan memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah agar selaras dengan program nasional dan tepat sasaran di seluruh kabupaten dan kota.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, pemerintah pusat mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Usai upacara, Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah hanya bisa diukur dari dampaknya bagi masyarakat.
“Intinya sederhana: apakah masyarakat merasakan manfaatnya atau tidak. Itu yang menjadi tolok ukur utama,” ujarnya.
Momentum peringatan ini menjadi pengingat keras bahwa otonomi daerah bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui kerja nyata dan hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat. (*)
