MITRA POS, SUMBAR | Hebohnya Dugaan Kasus AG–ASP, Praktisi Hukum Beberkan Potensi Jerat Pidana, Isu dugaan perbuatan homoseksual yang menyeret sosok berinisial AG, yang disebut-sebut sebagai mantan kepala daerah, bersama seorang pria lain berinisial ASP, terus menjadi perhatian publik. Polemik ini mencuat setelah adanya pemberitaan yang mengaitkan keduanya dengan dugaan hubungan sesama jenis yang terjadi di sebuah hotel.
Menanggapi pemberitaan tersebut, pihak AG secara terbuka membantah seluruh tuduhan. Dalam pernyataannya, AG mengklaim tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana diberitakan. Ia bahkan menyatakan dirinya merupakan korban hipnotis serta tidak mengenal sosok ASP sebelumnya.
Namun demikian, hasil penelusuran dan investigasi media menemukan sejumlah fakta yang dinilai berseberangan dengan bantahan tersebut. Beberapa bukti yang diperoleh antara lain foto yang memperlihatkan AG dan ASP berboncengan sepeda motor menuju sebuah hotel, rekam jejak komunikasi intensif yang terjadi sebelum pertemuan, bukti transaksi pembayaran, hingga adanya janji temu serta komunikasi melalui panggilan video (video call).
Temuan-temuan tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa antara AG dan ASP telah terjalin interaksi sebelumnya, yang kini menjadi bagian dari materi pemberitaan dan sorotan publik.
Untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang hukum, media meminta pendapat Guntur Abdurrahman, SH., MH, praktisi hukum sekaligus akademisi dan Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fort De Kock.
Menurut Guntur, perkara tersebut perlu dilihat secara hati-hati dan proporsional, terutama jika nantinya ditemukan bukti-bukti hukum yang sah dan memenuhi unsur pidana.
“Jika dalam relasi antara dua orang tersebut terbukti adanya transaksi atau pemberian bayaran dengan tujuan eksploitasi, maka perbuatannya dapat masuk ke dalam ranah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” jelas Guntur.
Ia merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara, termasuk memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi, dapat dipidana.
“Ancaman pidananya tidak ringan, yakni penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guntur juga menjelaskan bahwa sekalipun tidak ditemukan unsur transaksi, perbuatan tersebut tetap berpotensi dipersoalkan secara hukum dengan menggunakan pendekatan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya di wilayah adat Minangkabau.
Ia mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sebagai dasar pemidanaan.
“Jika suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum yang hidup di masyarakat, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, hakim dapat menjatuhkan hukuman pengganti,” ungkapnya.
Dalam ketentuan tersebut, hakim bahkan memiliki kewenangan menjatuhkan pidana pengganti hingga maksimal 10 tahun penjara, apabila hukuman adat yang dijatuhkan dinilai tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman atau tidak dilaksanakan oleh pihak terhukum.
Guntur menegaskan, seluruh kemungkinan hukum tersebut tentu harus melalui proses pembuktian yang sah, objektif, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Semua kembali pada alat bukti dan proses penegakan hukum. Publik perlu menunggu langkah resmi aparat penegak hukum sebelum menarik kesimpulan apa pun,” pungkasnya.
Kasus ini pun menjadi refleksi penting tentang posisi hukum, moral publik, dan nilai adat dalam merespons isu-isu sensitif yang melibatkan figur publik, sekaligus menguji komitmen penegakan hukum yang adil dan berimbang.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini masih berstatus dugaan dan memiliki hak yang sama di mata hukum hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
TIM
