PADANG | Kasus dugaan perbuatan homoseksual yang menyeret AG, seorang figur publik yang disebut-sebut sebagai mantan kepala daerah, kembali memantik perhatian luas masyarakat.
Bantahan AG yang menyebut dirinya korban hipnotis dan tidak mengenal sosok ASP kini berhadapan langsung dengan temuan-temuan investigatif media yang justru menunjukkan adanya relasi intens, terencana, dan berulang antara kedua pihak.
Dalam pernyataan resminya, AG menegaskan tidak pernah memiliki hubungan personal dengan ASP. Ia mengklaim peristiwa yang terjadi berada di luar kesadarannya akibat hipnotis, serta menepis segala tuduhan yang beredar di ruang publik.
Namun, klaim tersebut mulai kehilangan pijakan setelah serangkaian bukti komunikasi dan interaksi fisik terungkap ke publik.
Hasil penelusuran media menemukan bukti visual berupa foto AG dan ASP berboncengan sepeda motor menuju sebuah hotel. Tidak hanya itu, data digital menunjukkan komunikasi intens yang telah berlangsung jauh sebelum pertemuan tersebut terjadi.
Percakapan dilakukan secara berulang melalui pesan singkat, dilanjutkan dengan panggilan video (video call), hingga penentuan janji temu di lokasi tertentu.
Temuan lain yang tak kalah krusial adalah adanya aliran transaksi keuangan dari AG kepada ASP. Transaksi tersebut menguatkan dugaan bahwa relasi keduanya tidak bersifat spontan atau insidental, melainkan memiliki pola yang terstruktur. Fakta ini sekaligus mematahkan dalih “tidak saling mengenal” yang sebelumnya disampaikan ke publik.
Rangkaian bukti tersebut membentuk konstruksi peristiwa yang utuh: komunikasi intensif, kesepakatan pertemuan, transaksi keuangan, hingga pertemuan fisik. Dari sudut pandang hukum, fakta-fakta ini membuka ruang penilaian pidana yang serius.
Untuk mendalami aspek hukum dari kasus ini, media meminta pandangan Guntur Abdurrahman, SH, MH, praktisi hukum dan akademisi sekaligus Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fort De Kock. Menurutnya, perkara ini tidak bisa dilihat semata sebagai isu moral, melainkan harus diuji melalui kerangka hukum pidana yang berlaku.
Guntur menjelaskan, apabila terbukti terdapat unsur transaksi atau pemberian imbalan, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam rezim Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Secara khusus, Pasal 2 UU TPPO mengatur bahwa setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara memberikan bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi, dapat dipidana.
“Memberi bayaran atau manfaat, meskipun atas dasar persetujuan, tetap memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang jika tujuannya eksploitasi,” tegas Guntur.
Ancaman pidana dalam pasal tersebut tidak ringan. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta. Menurut Guntur, jika transaksi dan relasi kuasa dapat dibuktikan secara hukum, maka konstruksi pidana ini sangat mungkin diterapkan.
Lebih lanjut, Guntur menambahkan, meskipun unsur transaksi tidak terbukti, perkara ini tetap memiliki konsekuensi hukum, terutama jika dilihat dari konteks sosial dan hukum yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini, dapat diterapkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
Ketentuan tersebut membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat adat, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika sanksi adat yang dijatuhkan dinilai tidak lagi sepadan dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menggantinya dengan hukuman pidana.
“Dalam kondisi tertentu, hakim dapat menjatuhkan hukuman pengganti hingga maksimal 10 tahun penjara,” jelas Guntur. Ia menegaskan bahwa hukum adat tidak boleh dipandang sebagai simbol semata, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang diakui keberlakuannya.
Dengan demikian, bantahan AG yang semata mengandalkan narasi hipnotis dan pengingkaran hubungan personal tidak cukup untuk menggugurkan proses hukum. Fakta-fakta digital, jejak transaksi, serta bukti visual memiliki nilai pembuktian yang kuat dan dapat diuji secara yuridis di hadapan hukum.
Kasus ini kini berada pada persimpangan krusial: antara klarifikasi sepihak dan pembuktian hukum berbasis fakta. Publik menanti apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan penelusuran fakta, keterangan narasumber hukum, serta prinsip praduga tak bersalah. Media menghormati proses hukum yang berjalan dan membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
TIM
