JAKARTA, (MP) — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkap adanya kesepakatan penting dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat malam, 30 Januari 2026.
Salah satu poin krusial yang mengemuka adalah tuntutan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti sebagai syarat mutlak reformasi kepolisian.
Abraham Samad menyebut, seluruh tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi di tubuh Polri tidak akan bermakna tanpa pergantian pucuk pimpinan. Hal tersebut mengemuka setelah diskusi panjang yang menyoroti berbagai persoalan institusional di kepolisian.
“Pak Susno banyak menyoroti reformasi kepolisian. Dari diskusi itu terlihat jelas bahwa semua tokoh yang diundang sepakat, reformasi Polri hanya bisa dinyatakan ada dan berhasil jika Kapolri diganti,” kata Abraham kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah figur yang dikenal vokal dan kritis, antara lain mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, mantan pejabat BUMN Said Didu, peneliti senior BRIN Siti Zuhro, serta Abraham Samad sendiri. Diskusi berlangsung tertutup di rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Menurut Abraham, Susno Duadji secara khusus menekankan pentingnya pembenahan struktural dan kultural di Polri. Reformasi, kata dia, tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret di level kepemimpinan.
Selain isu kepolisian, Abraham juga membeberkan materi yang disampaikan Siti Zuhro dalam pertemuan tersebut. Peneliti senior BRIN itu lebih banyak menyoroti persoalan demokrasi, sistem kepemiluan, serta peran partai politik dalam kehidupan bernegara.
“Siti Zuhro berbicara dalam konteks politik dan demokratisasi. Mulai dari model pemilu, apakah tetap pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui DPRD, hingga soal penguatan sistem politik nasional,” ujar Abraham.
Isu pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh ini sebelumnya mencuat ke publik setelah diungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyebut pertemuan tersebut melibatkan tokoh-tokoh yang selama ini kerap dilabeli sebagai oposisi.
“Tadi malam Bapak Presiden bertemu dengan beberapa tokoh nasional yang sering disebut oposisi,” ujar Sjafrie saat memberikan materi kepada peserta retreat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Cibodas, Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Namun, klaim tersebut dibantah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa para tokoh yang hadir bukanlah oposisi, melainkan tokoh masyarakat yang diundang untuk berdialog dan memberikan masukan kepada Presiden.
“Tidak ada oposisi. Mereka tokoh masyarakat. Bapak Presiden terbuka untuk berdialog dan menerima masukan,” tegas Prasetyo.
Pertemuan ini menandai sinyal kuat bahwa isu reformasi kepolisian dan arah demokrasi nasional menjadi perhatian serius di lingkaran kekuasaan. Pernyataan Abraham Samad pun membuka tabir bahwa desakan pergantian Kapolri kini tidak lagi sebatas wacana publik, melainkan telah dibahas langsung di hadapan Presiden. (*)
Ikuti Terus Saluran Whatsapp ONtime.ID
