PADANG, SUMBAR | Dentuman keras memecah aktivitas pagi di sebuah dapur yang seharusnya menghadirkan gizi bagi anak-anak negeri. Bukan suara alat masak, melainkan ledakan dari dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alai, Kota Padang. Dalam hitungan detik, dapur berubah menjadi ruang kepanikan. Api menyambar. Tubuh manusia menjadi korban.
Empat pekerja terkapar dengan luka bakar serius. Jeritan terdengar, namun setelah itu justru muncul keheningan yang tak wajar. Tidak ada penjelasan terbuka. Tidak ada pernyataan resmi yang komprehensif. Insiden besar dengan korban manusia ini seolah ingin dikecilkan, bahkan dilenyapkan dari perhatian publik.
Ledakan terjadi saat dapur sedang beroperasi. Aktivitas memasak skala besar menggunakan gas industri disebut sebagai pemicu awal. Namun temuan di lapangan mengungkap kondisi yang jauh lebih berbahaya. Ventilasi dapur minim, pengamanan gas lemah, serta tidak terlihat adanya sistem deteksi kebocoran atau prosedur darurat. Dalam standar keselamatan kerja, kondisi ini merupakan pelanggaran serius.
Ironisnya, dapur ini bukan usaha pribadi. Ini adalah dapur pelaksana program nasional. Program yang membawa nama negara justru memperlihatkan wajah rapuh di tingkat pelaksanaan. Keselamatan pekerja tampak tidak ditempatkan sebagai prioritas utama.
Fakta lain yang mencuat memperdalam luka. Keempat korban diduga bekerja tanpa perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Status kontrak kerja tidak jelas. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dipertanyakan. Jika dugaan ini benar, maka ledakan tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan konsekuensi dari kelalaian sistemik.
Padahal, regulasi negara secara tegas mengatur hal ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan setiap pengelola tempat kerja menjamin keselamatan tenaga kerja, mencegah kebakaran dan ledakan, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam jaminan sosial. Luka bakar para pekerja kini menjadi bukti bahwa aturan tersebut diduga diabaikan.
Yang membuat kasus ini semakin gelap adalah sunyi informasi. Upaya konfirmasi kepada pihak pengelola dapur MBG SPPG Alai justru menemui kebuntuan. Pihak-pihak terkait saling melempar tanggung jawab. Tidak ada penjelasan utuh yang disampaikan kepada publik.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa insiden dengan korban luka bakar tidak disampaikan secara terbuka? Mengapa publik mengetahui peristiwa ini dari penelusuran lapangan, bukan dari pernyataan resmi? Sikap tertutup ini memunculkan dugaan adanya upaya pembatasan informasi demi menjaga citra program.
Ledakan dapur MBG SPPG Alai menjadi cermin lemahnya pengawasan lapangan. Program nasional dengan anggaran besar tidak otomatis menjamin keselamatan, jika pengawasan longgar dan kepatuhan hukum diabaikan. Tanpa evaluasi menyeluruh, dapur-dapur MBG berpotensi berubah menjadi bom waktu.
Kini sorotan publik mengarah pada aparat penegak hukum. Kapolda Sumatera Barat dan Kapolri didesak turun tangan langsung untuk memastikan penyelidikan berjalan objektif, transparan, dan tanpa intervensi. Penanganan tidak boleh berhenti pada faktor teknis, tetapi harus menelusuri rantai tanggung jawab hukum.
Kasus ini bukan sekadar tentang dapur yang meledak. Ini tentang tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja, tentang transparansi program publik, dan tentang keberanian membuka kebenaran meski pahit.
UU yang Diduga Dilanggar dan Ancaman Hukuman
Pengelola dapur MBG SPPG Alai diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, khususnya Pasal 3 dan Pasal 9 yang mewajibkan pencegahan kebakaran dan jaminan keselamatan tenaga kerja. Pelanggaran dapat dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda, serta diperberat jika menimbulkan korban luka berat.
Selain itu, dugaan pelanggaran UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 15 dan Pasal 55, membuka ancaman pidana penjara hingga 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya.
Jika kelalaian terbukti mengakibatkan luka berat, maka Pasal 359 KUHP dapat diterapkan dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun.
Catatan Redaksi
Tulisan ini disusun berdasarkan penelusuran jurnalistik dan keterangan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak SPPG Alai, pengelola dapur MBG, maupun instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan (3), redaksi menjamin pemuatan hak jawab dan hak koreksi secara proporsional, berimbang, dan profesional demi kepentingan publik.
TIM
