Jakarta | Desakan publik terhadap evaluasi kinerja Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana kian menguat di tengah meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Pemantau Program BGN menyampaikan aspirasi mereka di depan Kantor BGN, menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program besar yang menghabiskan dana publik hingga ratusan triliun rupiah itu. Mereka juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Sejumlah pihak menilai, pengawasan yang lebih kuat terhadap BGN penting dilakukan agar program MBG benar-benar menyentuh sasaran, terutama di daerah-daerah terpencil yang menjadi fokus utama pemerintah dalam peningkatan status gizi anak-anak sekolah.
Sebelumnya, beberapa pengamat kebijakan juga menyoroti rekam jejak organisasi yang pernah dipimpin Dadan Hindayana, terutama terkait dengan pengelolaan dana publik di masa lalu. Meski belum ada bukti hukum yang menunjukkan pelanggaran, isu tersebut dinilai perlu ditelusuri secara terbuka untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan program nasional yang sangat strategis ini.
“Masalah gizi adalah bagian dari keamanan dan martabat nasional. Karena itu, setiap pejabat publik yang terlibat dalam pengelolaan dana besar seperti MBG harus menunjukkan integritas dan keterbukaan,” ujar seorang pakar kebijakan publik di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Dalam kesempatan terpisah, Dadan Hindayana menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan program MBG dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Ia juga menyampaikan bahwa BGN telah mengembalikan dana MBG yang belum terserap ke kas negara sebagai bentuk tanggung jawab fiskal.
Namun langkah itu justru memunculkan perdebatan baru di kalangan pemerhati kebijakan publik. Beberapa pihak mempertanyakan mekanisme penyerapan anggaran dan pelaporan pelaksanaan program di lapangan yang dianggap masih perlu dibenahi.
Di sisi lain, laporan tentang sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah yang dikaitkan dengan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menambah sorotan terhadap tata kelola program ini. Publik berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang.
Sejumlah anggota parlemen kini mendesak agar dilakukan audit independen terhadap pelaksanaan program MBG, sekaligus evaluasi terhadap struktur kepemimpinan di BGN. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait, diminta meninjau ulang proses pengawasan internal dan eksternal lembaga tersebut.
“Presiden perlu memastikan bahwa program prioritas ini berjalan dengan transparan dan profesional, karena menyangkut masa depan generasi muda Indonesia,” ujar salah satu anggota Komisi IX DPR RI di Senayan.
Sebagai lembaga yang memegang mandat besar untuk memperkuat ketahanan gizi nasional, BGN kini berada di titik penting. Evaluasi terhadap kepemimpinan dan tata kelolanya dinilai bukan hanya soal nama atau jabatan, tetapi menyangkut kredibilitas seluruh upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan berdaya saing.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan sumber-sumber publik, pernyataan resmi, dan pandangan sejumlah pakar kebijakan. Redaksi terus berupaya mengonfirmasi tanggapan resmi dari pihak BGN dan Dr. Dadan Hindayana untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
