AGAM Mitra Pos, | Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PEMUDA PANCASILA Kab.Agam, Sumatera Barat, mendorong aparat penegak hukum (APH), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga audit negara memperketat pengawasan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul dinamika yang berkembang terkait rantai pasok, potensi konflik kepentingan, dan risiko penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Hal ini di sampaikan oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab.Agam yang di wakili oleh Dankoti PP Agam Basri , Bahwa pengawasan yang kuat diperlukan agar program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan tidak melenceng dari tujuan utamanya, yakni memperkuat gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
“MBG ini bukan program kecil, Negara melakukan belanja dalam skala besar dan dampaknya langsung menyentuh akar rumput. Ada multiplier effect ekonomi yang besar karena program ini menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, koperasi hingga rantai pasok lokal. Karena itu, tata kelolanya harus diawasi ketat,” kata Basri dalam keterangannya, Jumat 1/5-2026
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD se-Sumatera Barat terlibat aktif dalam fungsi pengawasan dan evaluasi. Menurutnya, kontrol publik dan pengawasan lintas lembaga penting agar distribusi manfaat program tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu.
“Jangan sampai niat baik Presiden justru dinikmati oleh segelintir pihak. Kalau manfaat program hanya berputar pada kelompok tertentu, maka pemerataan yang dicita-citakan dari program luar biasa ini bisa tidak tercapai,” ujarnya.
Basri menilai berbagai dinamika yang mulai mencuat, mulai dari isu dominasi pasokan, vendor titipan, potensi konflik kepentingan, hingga dugaan praktik yang tidak sejalan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, harus menjadi alarm untuk memperkuat pengawasan sejak dini.
Sebagai praktisi Organisasi kepemudaan dan Kontrol sosial ia berpandangan pengawasan ketat justru bukan untuk menghambat program, melainkan menjaga integritas kebijakan agar tidak rentan disalahgunakan. Menurutnya, pencegahan lebih penting dilakukan sebelum potensi persoalan berkembang menjadi kasus hukum.
Karena itu, ia mendorong APH, KPK, dan lembaga audit negara memberi perhatian serius terhadap seluruh ekosistem MBG, mulai dari penggunaan anggaran, pola pengadaan, rantai pasok, hingga kepatuhan terhadap aturan tata kelola.
“Program sebesar ini harus diawasi berlapis. Ada pengawasan internal, pengawasan publik, pengawasan politik oleh DPRD, dan pengawasan hukum oleh aparat. Semua harus berjalan agar integritas program tetap terjaga,” katanya.
Basri juga menekankan pentingnya keterbukaan vendor, penelusuran kepemilikan manfaat sesungguhnya (beneficial ownership), serta pemisahan yang tegas antara operator dan pemasok untuk mencegah benturan kepentingan.
Menurut dia, bila tata kelola dilakukan secara benar, MBG dapat menjadi instrumen strategis pemerataan ekonomi di daerah.
Belanja negara melalui program itu, kata dia, bisa menciptakan perputaran ekonomi yang besar di tingkat lokal jika petani, nelayan, peternak, UMKM, dan koperasi dilibatkan secara adil.
Namun sebaliknya, bila tata kelola lemah dan ruang penyimpangan terbuka, manfaat ekonomi yang diharapkan justru berpotensi tidak optimal.
Ia juga mengajak media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik luas ikut mengambil peran dalam kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, pengawasan kolektif diperlukan karena MBG menyangkut kepentingan publik yang luas.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi menyangkut masa depan generasi, pemerataan ekonomi, dan kredibilitas negara dalam menjalankan program strategis. Karena itu harus dikawal bersama,” ujarnya.
Basri menilai momentum sorotan terhadap dinamika MBG seharusnya dipandang sebagai bagian dari evaluasi untuk memperkuat program, bukan ancaman terhadap kebijakan. Dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang sehat, ia optimistis tujuan besar program MBG tetap dapat tercapai sesuai mandat Presiden.
(Red)
