MENTAWAI, (MP) — Praktik pembagian proyek di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai diduga tidak lagi sekadar isu liar. Hasil penelusuran investigatif menemukan indikasi kuat adanya pola sistematis yang mengarah pada distribusi proyek kepada pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik dengan kekuasaan.
Ada pola berulang dalam penentuan pelaksana proyek di sejumlah OPD. Pola tersebut memunculkan dugaan bahwa sebagian paket pekerjaan tidak sepenuhnya berjalan melalui mekanisme pengadaan yang terbuka dan kompetitif sebagaimana diatur dalam prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sejumlah narasumber yang mengetahui dinamika internal pemerintahan menyebut proyek-proyek tertentu diduga telah “dikondisikan” sejak awal untuk diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan partai koalisi pendukung kepala daerah maupun individu yang terlibat dalam tim sukses saat pemilihan kepala daerah.
“Sudah jadi rahasia umum. Ada paket-paket yang memang diarahkan. Siapa dapat apa, itu sudah dibagi sejak awal,” ungkap salah satu sumber dengan syarat identitasnya dirahasiakan.
Temuan lain yang menguatkan dugaan tersebut adalah munculnya nama-nama tertentu secara berulang dalam sejumlah proyek di OPD berbeda. Meski belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran, pola itu memunculkan pertanyaan serius terkait independensi proses pengadaan dan kemungkinan adanya intervensi di luar mekanisme resmi.
Tidak hanya itu, media ini juga memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak non-struktural dalam proses penentuan pelaksana proyek. Jika benar terjadi, praktik tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan sehat.
Secara hukum, dugaan pengondisian proyek bukan persoalan ringan. Praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dapat berimplikasi pada pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti terdapat upaya menguntungkan pihak tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana saat dikonfirmasi oleh tim melalui pesan WhatsApp membantah adanya praktik pembagian jatah proyek.
“Tidak ada bagi-bagi jatah proyek, saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua paket pekerjaan ada di dinas masing-masing, silakan tanya langsung ke dinasnya,” ujar Rinto.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya mengingatkan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak kembali menimbulkan proyek mangkrak.
“Saya hanya memesankan agar setiap pekerjaan yang dikerjakan wajib dituntaskan. Jangan seperti tahun lalu banyak proyek mangkrak dan tidak selesai,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk saat dihubungi langsung melalui sambungan telepon juga membantah tudingan adanya praktik bagi-bagi proyek di lingkungan OPD.
“Itu tidak benar. Tidak ada jatah-jatah proyek. Semua proses ada mekanismenya masing-masing dan kami tidak pernah mengatur pembagian proyek seperti yang dituduhkan,” kata Jakop.
Meski demikian, media ini masih terus mendalami sejumlah data, dokumen, serta keterangan tambahan terkait pola distribusi proyek di beberapa OPD. Penelusuran juga diarahkan untuk memastikan apakah pola kemunculan pihak tertentu dalam sejumlah proyek murni terjadi secara administratif atau terdapat faktor lain yang memengaruhi proses tersebut.
Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyangkut integritas pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Publik pun menunggu transparansi lebih jauh dari pemerintah daerah agar berbagai dugaan yang berkembang tidak terus menjadi bola liar di tengah masyarakat. (*)
