Lembah Anai | Di balik deru alat berat dan lalu-lalang dump truck di kawasan Lembah Anai, tersimpan pertanyaan serius yang kini mengemuka ke ruang publik: dari mana asal material sirtu yang digunakan dalam proyek penanganan bencana tersebut? Proyek yang seharusnya menjadi jawaban atas kerusakan akibat bencana alam, justru terancam berubah menjadi persoalan hukum baru.
Penelusuran di lapangan mengarah pada dugaan penggunaan pasir dan batu (sirtu) yang berasal dari tambang tanpa izin lengkap. Material itu tampak terus dipasok ke lokasi proyek, sementara legalitas sumbernya tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada publik. Kondisi ini memicu kecurigaan kuat akan adanya praktik pengambilan material dari lokasi pertambangan ilegal atau izin yang telah berakhir.
Dalam konteks hukum pertambangan, penggunaan material tambang bukan sekadar persoalan teknis proyek. Setiap butir pasir dan batu wajib memiliki asal-usul yang sah, dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), berikut dokumen lingkungan seperti persetujuan AMDAL atau UKL-UPL. Tanpa itu, aktivitas tersebut masuk kategori pelanggaran pidana.
Fakta yang berkembang menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pemasok material diduga tidak memenuhi kelengkapan izin sebagaimana diatur undang-undang. Bahkan, terdapat indikasi izin tambang yang telah kedaluwarsa namun materialnya tetap digunakan untuk kepentingan proyek negara. Jika dugaan ini benar, maka persoalan tidak berhenti pada penambang semata.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas mengatur larangan tersebut. Pasal 158 UU Minerba menyebutkan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Lebih jauh, Pasal 161 UU Minerba memperluas jerat hukum dengan menegaskan bahwa pihak yang menampung, memanfaatkan, mengangkut, atau menjual hasil tambang dari kegiatan ilegal juga dapat dikenai pidana yang sama. Artinya, bukan hanya penambang, tetapi kontraktor proyek, penyedia material, hingga pihak yang menyetujui penggunaan material tersebut berpotensi ikut dimintai pertanggungjawaban hukum.
Tak hanya aspek pidana, penggunaan sirtu dari tambang ilegal juga melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan bahwa seluruh material harus memenuhi ketentuan hukum, lingkungan, dan keberlanjutan. Pelanggaran atas prinsip ini berpotensi berujung pada sanksi administratif hingga pidana korupsi jika terbukti merugikan negara.
Ironisnya, proyek ini berada di kawasan rawan bencana yang semestinya dilindungi secara ekologis. Tambang ilegal di daerah aliran sungai dan kawasan hutan justru berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, meningkatkan risiko longsor dan banjir, serta menambah beban ekologis bagi Lembah Anai yang selama ini dikenal rentan.
Sikap para pihak yang terkesan tertutup dan enggan memberikan penjelasan rinci mengenai asal material semakin memperkuat kecurigaan publik. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi yang transparan terkait dokumen izin tambang, lokasi pengambilan material, maupun mekanisme pengawasan yang dilakukan selama proyek berjalan.
Bagi masyarakat, proyek penanganan bencana seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi warganya, bukan justru membuka celah pelanggaran hukum baru. Jika benar sirtu tambang ilegal digunakan, maka proyek ini bukan hanya bermasalah secara administratif, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana serius.
Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan pun menguat. Penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah proyek ini telah melanggar UU Minerba, merusak lingkungan, dan berpotensi merugikan keuangan negara. Transparansi dan penegakan hukum menjadi kunci agar penanganan bencana tidak berubah menjadi bencana hukum.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini masih berstatus dugaan dan memiliki hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan tanggapan resmi dari pihak terkait untuk menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
TIM
