Agam, 24 September 2025 | Suasana serius namun penuh dinamika politik terlihat di Aula Graha DPRD Kabupaten Agam, Rabu (24/9). Ketua DPRD Agam, H. Ilham LC., M.A., memimpin langsung jalannya rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, jajaran eksekutif daerah, serta seluruh anggota dewan dari tujuh fraksi. Agenda penting ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam penyusunan APBD 2026 yang akan menentukan arah pembangunan daerah di tahun mendatang.
Fraksi Sampaikan Catatan Strategis
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Secara garis besar, ketujuh fraksi menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, mereka memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
- Fraksi PKS mendukung kebijakan bupati yang memberi target berjangka pada kepala OPD. Mereka juga mendorong adanya evaluasi rutin agar kinerja perangkat daerah lebih terukur.
- Fraksi NasDem menekankan perlunya perhatian pada kesejahteraan perangkat nagari, khususnya terkait BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13.
- Fraksi PAN menyoroti defisit murni APBD 2026 yang mencapai lebih dari Rp98 miliar, serta meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi nyata menekan defisit tersebut.
- Fraksi Demokrat mengingatkan pentingnya pemerataan akses jaringan internet di nagari yang masih terbatas, karena akses digital kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
- Fraksi Gerindra menilai tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Agam masih rendah. Mereka mendorong percepatan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Fraksi PPP meminta APBD lebih fokus pada program penguatan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi yang terus membayangi.
- Fraksi Golkar menyoroti ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Mereka mengingatkan agar prinsip keadilan dan pemerataan benar-benar dijadikan pijakan dalam perencanaan pembangunan.
Ketua DPRD Tegaskan Komitmen Kelembagaan
Ketua DPRD Agam, H. Ilham LC., M.A., dalam arahannya menegaskan bahwa sidang paripurna bukan sekadar forum formalitas, melainkan wadah demokrasi yang menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.
“Pandangan fraksi hari ini adalah bentuk perhatian serius kita terhadap pembangunan Kabupaten Agam. Semua masukan akan menjadi catatan penting dalam pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah,” ujar Ilham.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan memastikan setiap catatan strategis dari fraksi benar-benar diperhatikan, sehingga APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Arah Pembangunan 2026
Dengan adanya pandangan umum fraksi, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Agam selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lanjutan. Fokus utamanya adalah bagaimana menyusun strategi pembangunan yang efektif, menutup defisit, serta menjawab persoalan krusial masyarakat seperti pemerataan pembangunan, kesejahteraan perangkat nagari, penguatan ekonomi rakyat, hingga pemerataan akses digital di seluruh wilayah.
Sidang paripurna ini mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan APBD yang transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Agam.
(ap kari)
