PADANG, (MP) — Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari tubuh Dinas PUPR Kota Padang. Kali ini datang dari Proyek Pembangunan Saluran Drainase Paket 6 yang berlokasi di Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, yang diduga kuat dikerjakan secara serampangan, jauh dari standar mutu, dan sarat kepentingan.
Proyek bernilai Rp587.176.393,54 yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun 2025 tersebut digarap oleh CV Bahtera Karya Bersama, dengan CV Nadra Cons sebagai konsultan pengawas, berdasarkan Kontrak Nomor 07/Kont-SDA/APBD/PUPR/2025. Namun di lapangan, proyek ini justru memperlihatkan wajah buruk pengelolaan anggaran publik.
Hasil pantauan menunjukkan pekerjaan terkesan asal jadi, kualitas material dipertanyakan, dan pengerjaan drainase tidak mencerminkan proyek hampir Rp600 juta. Kondisi fisik bangunan dinilai tidak sebanding dengan nilai kontrak, memunculkan dugaan kuat adanya pengurangan volume, permainan spesifikasi, hingga potensi mark-up anggaran.
Yang lebih memprihatinkan, fungsi pengawasan seolah mati suri. Konsultan pengawas yang seharusnya menjadi benteng terakhir kualitas pekerjaan diduga hanya formalitas belaka. Lemahnya kontrol membuka ruang lebar bagi praktik penyimpangan yang patut diduga dilakukan secara terstruktur dan berjamaah.
Sorotan tajam juga mengarah ke internal Dinas PUPR Kota Padang. Kepala Bidang Bina Marga, Ikhsanul Rizki, yang diduga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, terkesan bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media hingga kini tidak mendapat jawaban, sikap yang justru semakin memperkuat kecurigaan publik.
Diamnya pejabat terkait menimbulkan pertanyaan serius: apa yang sebenarnya disembunyikan? Mengapa proyek dengan kualitas dipertanyakan dibiarkan berjalan tanpa penjelasan resmi?
Publik kini mendesak Inspektorat, BPK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit teknis dan keuangan secara menyeluruh. Proyek ini tidak boleh berhenti sebagai temuan lapangan semata, melainkan harus diusut hingga terang benderang demi menyelamatkan uang rakyat.
Jika dugaan ini terbukti, maka proyek Drainase Paket 6 Padang Barat bukan sekadar gagal mutu, melainkan menjadi potret telanjang rusaknya tata kelola proyek infrastruktur di Kota Padang. (tim)
Ikuti Terus Saluran Whatsapp Mitrapos.ID
