Mitrapos.id, Selasa, 20 mei 2025 | Dalam pernyataannya Presiden buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa partai politik di DPR RI delapan diantaranya cenderung berpihak kepada apra pemilik modal karna menyetujui outsourcing.
Koalisi ini menyatukan partai buruh dan kelompok kelompok kerja melawan kepentingan pengusaha atau kapitalis modal. Seperti yang kita ketahui bahwa 8 partai politik di Senayan cenderung berpihak kepada pemilik modal.
“Buktinya apa? Mereka menyetujui outsourcing” ujar said saat ditemui awak media di gedung Joeang 45. Menurut said, DPR RI kerap menyetujui kebijakan-kebijakan rakyat kecil terutama buruh.
“Mereka menyetujui UU cipta kerja. Mereka setuju akan hal-hal yang merugikan pekerja, buruh, petani, nelayan, industri kreator serta media yang bergabung”, ujarnya.
Namun, Said percaya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan berpihak pada rakyat kecil. Oleh sebab itu, ia meminta Presiden RI segera menghapus sistem kerja outsourcing.
“Kami percaya, bahwa Bapak Presiden Prabowo ada keberpihakan pada rakyat kecil, guru, petani dan pekerja lainnya sebagaimana disampaikan dalam pidato 1 Mei 2025”, ujarnya.
Said juga menambahkan. Outsourcing dalam pekerjaan sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh para buruh, tetapi karna adanya temuan sistem outsourcing melalui agen.
Sebelumnya Bapak Prabowo berjanji akan menghapus outsourcing atau alih daya saat berpidato dalam peringatan hari buruh di lapangan Monas (01/05/2025).
Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil alih pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Bapak Prabowo menjelaskan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional akan berperan sebagai penasehat Presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.
