Mitrapos.id, Minggu, 25 Mei 2025 | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman buka suara memastikan setiap kebijakan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melewati perumusan kebijakan dari berbagai aspek.
Sekda sebagai pucuk tertinggi dalam struktur birokrasi Pemda Provinsi Jabar selalu berupaya memastikan segala aspek terkait keputusan kebijakan Gubernur sejalan dengan kaidah-kaidah birokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Herman juga mengaku ia beserta jajaran mulai dari asisten daerah, kepala dinas/badan, serta seluruh unsur perangkat daerah lainnya selalu berkonsolidasi supaya setiap arahan kepala daerah dapat diimplementasikan dengan baik, lancar, dan efektif.
“(Sebagian) mempertanyakan pengambilan keputusan Pak KDM kesannya itu one man show, sporadis, spontanitas. Padahal di balik itu ada perumusan kebijakan,” kata Herman.
Herman memastikan, segala keputusan yang diambil oleh KDM tidak berdasarkan emosional sesaat. Menurut dia, ada riset dan kajian di balik keputusan tersebut.
“Ada perumusan kebijakan, ada research, ada perencanaan, ada kajian, dan juga ada analisis cepat baik dari sisi yuridis, sosiologi, maupun filosofis, termasuk soal anggaran,” tambah Herman.
Dengan demikian implementasi kebijakan di lapangan punya latar belakang regulasi yang jelas dan tidak serampangan.Adapun kerja ‘sat set’ Pemda Provinsi Jabar dipastikan demi penanganan cepat terhadap isu yang bergerak dinamis di lapangan.
Hal itupun merupakan salah satu upaya akseleratif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai muara dari segala aspek pembangunan.
“Ada juga spontanitas KDM misalnya menolong masyarakat, itu bisa keluar dari saku sendiri,” ucap Herman.
Sekda memastikan, tidak ada kesan one man show. Semua yang dikerjakan Pemprov Jabar dilakukan secara bersama-sama.
“Jadi di Jawa Barat itu bahu- membahu, Pak KDM dengan kepemimpinan yang strong, berani mengambil risiko, karena hampir semua yang beliau eksekusi besar risikonya dan beliau selalu siap pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, memang kewajiban pemimpin seperti itu,” tutur Herman.
