Agam, 27 November 2025, Mitra Pos | Kabupaten Agam tengah dilanda bencana banjir bandang yang memporakporandakan sejumlah wilayah pemukiman warga. Di saat masyarakat berjibaku menyelamatkan diri dan harta benda, sorotan tajam justru mengarah kepada sebagian anggota DPRD Agam yang diketahui melakukan kunjungan kerja ke luar daerah pada waktu bersamaan.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan ke wilayah Riau dan Pekanbaru. Keberangkatan ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terlebih karena terjadi ketika warga Agam sedang menghadapi masa darurat akibat bencana. Situasi ini menuai reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat sipil.
Ketua TG 08 Sumatera Barat, Zamzami Edwar, bersama Ketua LSM Garuda Ni, Bj Rahmat, menyampaikan pernyataan sikap saat ditemui awak media Mitra Pos di kantor sekretariat bersama pada Jumat, 27 November 2025. Keduanya menegaskan bahwa keberadaan anggota dewan di tengah rakyat pada saat krisis merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik yang tidak bisa ditawar.
Menurut Zamzami Edwar, anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memperoleh amanah melalui pilihan langsung masyarakat di daerah pemilihan masing masing. Oleh karena itu, setiap anggota dewan memiliki kewajiban untuk selalu hadir bersama rakyat, terlebih dalam kondisi darurat yang menuntut respons cepat dan empati nyata.
Ia menilai, keberangkatan sejumlah anggota DPRD Agam untuk melakukan kunjungan kerja di tengah bencana banjir bandang adalah sikap yang patut dipertanyakan dari sisi etika pemerintahan. Zamzami menekankan bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan jelas menempatkan kepentingan kemanusiaan sebagai prioritas utama.
Meski mengakui tidak ada aturan eksplisit yang secara tegas melarang kunjungan kerja di masa bencana, Zamzami menegaskan bahwa prinsip good governance, rasa kepedulian, serta kode etik penyelenggara negara seharusnya menjadi pedoman utama dalam bersikap. Kehadiran pejabat publik di tengah masyarakat terdampak merupakan wujud nyata keberpihakan kepada rakyat.
Lebih jauh, ia menilai bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD berpotensi terganggu apabila wakil rakyat tidak berada di daerah saat masyarakat sedang membutuhkan pengawalan kebijakan, distribusi bantuan, serta pengawasan terhadap jalannya penanganan bencana.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua LSM Garuda Ni, Bj Rahmat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada polemik semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah langkah nyata yang menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dari lembaga DPRD Agam.
Bj Rahmat menyebutkan bahwa minimal harus ada klarifikasi terbuka kepada publik mengenai alasan kunjungan kerja tersebut. Selain itu, perlu ada pemeriksaan etik oleh Badan Kehormatan DPRD apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap kode etik lembaga.
Mereka juga mendorong agar masyarakat tidak ragu untuk menempuh jalur pengaduan resmi ke lembaga pengawas seperti Ombudsman apabila dinilai terdapat penyalahgunaan kewenangan atau pengabaian tugas dalam situasi darurat.
Mitra Pos turut mengutip keterangan yang telah dimuat oleh media Merapipost. Dalam pemberitaan tersebut, Ketua DPRD Agam, Ilham, LC, MA, saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 26 November 2025, membenarkan bahwa memang ada sebagian anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.
Menurut Ilham, kunjungan kerja tersebut dilakukan oleh anggota dewan yang sebelumnya belum melaksanakan kegiatan serupa pada periode sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda yang telah dijadwalkan.
Meski demikian, polemik yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan adanya jarak antara kebijakan kelembagaan dan harapan publik di saat krisis melanda. Desakan agar wakil rakyat lebih mengedepankan empati dan tanggung jawab sosial pun semakin menguat seiring dengan beratnya beban yang ditanggung warga terdampak bencana di Kabupaten Agam.
Redaksi menyatakan bahwa seluruh informasi dalam berita ini masih terbuka untuk klarifikasi dan hak jawab dari pihak yang disebutkan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pers yang berlaku.
(ap Karie)
