Mitrapos.id, Jakarta, 31 Mei 2025 | Ribuan buruh bakal datang ke istana merdeka menggelar aksi Nasional pada hari Minggu (01/06/2025) mengemukakan beberapa tuntutan terkait maraknya PHK yang terjadi akhir-akhir ini.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristandi Menjelaskan aksi demo buruh tersebut akan diawali long march buruh dari kawasan Gambir menuju ke Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Aksi akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan diikuti sekitar 10.000 pekerja.
Ristandi menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama aksi buruh pada Minggu besok adalah meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak.
Kemudian juga akan disuarakan beberapa tuntutan lainnya, seperti:
Berantas praktik ilegal impor dan hukum pelaku-pelakunya.
Perketat aturan impor untuk lindungi keberlangsungan industri dalam negeri, seperti segera revisi permendag No. 8/2024 sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Prabowo dalam forum sarasehan ekonomi nasional.
Lakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK semakin meluas dan lindungi korban PHK agar menerima haknya sesuai aturan yang berlaku serta bisa terserap kembali bekerja.
Secara umum wujudkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri sekaligus melindungi pekerja buruh yang masih bekerja dan mampu membuka lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia yang masih menganggur
Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum/law enforcement
Sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini perihal PHK sudah menjadi pemberitaan sehari-hari. Ristandi juga menyampaikan data laporan kejadian PHK yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dari berbagai serikat buruh maupun data dari BPJS Kesehatan.
Data PHK dari awal Januari 2025 sampai April, itu data dari KSPN sendiri, kami kurang lebih sekitar 61.000 pekerja ter-PHK. Ini data kami dari KSPN,” ungkapnya.
“Kemudian ada data berbeda kembali dari asosiasi pengusaha, kurang lebih sekitar 71.000 atau 73.000. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja merilis PHK yang terjadi dari.awal tahun 2025, hanya sekitar 26.000,” lanjut Ristandi.
