Padang, 18 September 2025 | Suasana rapat koordinasi nasional yang biasanya berlangsung penuh formalitas dan penuh angka-angka teknis, mendadak berubah tegang ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Dalam forum penting bertajuk “Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pertanian Berkelanjutan” di Hotel Mercure Padang, Rabu (17/9/2025), ia menegur keras para kepala daerah di Sumatera Barat yang tidak hadir langsung dalam acara tersebut.
Kehadiran pejabat pusat, petani, hingga perwakilan organisasi tani seharusnya menjadi momentum untuk merumuskan strategi menghadapi ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrem. Namun, menurut Amran, momentum itu justru ternodai oleh absensi sejumlah pemimpin daerah.
Teguran Keras Menteri
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Amran menyampaikan pernyataan yang membuat suasana ruangan hening.
“Saya kecewa sekali. Acara sebesar ini, yang langsung saya pimpin, kok banyak kepala daerah yang tidak hadir? Ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sumbar punya potensi besar, tapi kalau pemimpinnya saja absen, bagaimana kita maju?”
Ungkapan dengan nada tinggi tersebut seakan menjadi tamparan bagi para pejabat daerah yang hadir maupun yang hanya mengirim perwakilan. Data internal menyebutkan, dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, hanya sekitar 60% kepala daerah yang datang secara langsung. Sisanya hanya mengutus wakil atau staf.
Salah satunya adalah Bupati Padang Pariaman, Jhon Kenedy Aziz (JKA), yang sedang berada di Jakarta memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri terkait isu penting mengenai otonomi daerah. Sebagai gantinya, Wakil Bupati hadir untuk menyampaikan laporan program pertanian, termasuk inovasi revitalisasi sawah tadah hujan yang tengah digalakkan.
Namun, bagi Menteri Amran, kehadiran wakil tetap dianggap kurang mencerminkan komitmen maksimal.
Program Nasional Jadi Taruhan
Acara berlanjut dengan diskusi teknis mengenai target peningkatan produksi beras nasional sebesar 5 juta ton pada 2025. Sumatera Barat, dengan potensi lahan subur yang besar, diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pencapaian target tersebut. Dukungan pusat dalam bentuk bantuan pupuk, benih unggul, dan mekanisasi pertanian pun sudah dijanjikan.
Meski demikian, peristiwa teguran Menteri ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di ruang rapat, tetapi juga di media lokal dan forum masyarakat.
Tokoh Lokal Pasang Badan
Di tengah sorotan publik, suara pembelaan datang dari tokoh masyarakat Padang Pariaman. Irmansyah, Ketua Ormas PEKAT IB Padang Pariaman, menilai absensi Bupati JKA tidak bisa serta-merta dianggap bentuk kelalaian.
Dalam konferensi pers singkat, ia menegaskan:
“Bupati JKA adalah pemimpin yang sangat berkomitmen terhadap kemajuan pertanian di Padang Pariaman. Beliau sedang di Jakarta bukan untuk urusan pribadi, tapi untuk memperjuangkan aspirasi daerah kita di tingkat nasional. Wakil Bupati sudah mewakili dengan baik. Ini bukan absen sembarangan, melainkan strategi multitasking untuk kemajuan daerah.”
Irmansyah juga menyinggung program “Sawah Mandiri” yang sukses meningkatkan hasil panen 20% tahun ini sebagai bukti nyata kepedulian bupati terhadap petani.
Pernyataan itu mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat lokal. Banyak yang menilai pembelaan tersebut sebagai bentuk solidaritas sekaligus klarifikasi agar publik tidak salah menafsirkan absennya Bupati JKA.
Kolaborasi Pusat-Daerah Diuji
Insiden ini seolah memperlihatkan tantangan nyata dalam hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin menegaskan urgensi kehadiran langsung kepala daerah sebagai simbol komitmen. Di sisi lain, dinamika agenda nasional yang menuntut pemimpin daerah hadir di berbagai forum juga tidak bisa diabaikan.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertanian belum memberikan tanggapan lebih lanjut terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh tokoh lokal Padang Pariaman. Namun, publik berharap peristiwa ini bisa menjadi momentum memperkuat koordinasi, bukan menimbulkan jurang komunikasi antara pusat dan daerah.
Pertanian bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kepemimpinan, keberpihakan, dan kehadiran. Bagi petani, yang terpenting adalah kepastian dukungan, baik dari pusat maupun daerah. Semoga peristiwa di Padang ini menjadi cambuk agar ke depan semua pihak lebih solid dalam mengawal ketahanan pangan nasional.
(Bg Boy | @MATASUMBAR)
