Riau Mitra Pos, |Sejak menjabat sebagai Kapolda Riau, Herry Heryawan menunjukkan kiprah yang cukup menonjol dalam merespons berbagai isu strategis di daerah. Ia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum konvensional, tetapi juga mendorong pendekatan yang lebih luas dan kontekstual—mulai dari penguatan keamanan berbasis masyarakat, respons cepat terhadap bencana di wilayah Sumatera, hingga pengenalan konsep Green Policing yang mengaitkan tugas kepolisian dengan isu lingkungan.
Dalam sejumlah kasus, seperti penanganan persoalan sosial di Panipahan, Rokan Hilir, ia bahkan turun langsung berdialog dengan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan gaya kepemimpinan yang tidak semata birokratis, tetapi juga komunikatif dan partisipatif.
Dalam perspektif akademik, gaya kepemimpinan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teori. Dari sudut pandang kepemimpinan transformasional yang diperkenalkan oleh James MacGregor Burns dan Bernard M. Bass, terlihat adanya upaya membangun visi perubahan dan mendorong transformasi institusi.
Konsep Green Policing menjadi contoh konkret bagaimana kepolisian diarahkan tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Pelibatan masyarakat dalam berbagai program mencerminkan dimensi inspirational motivation, sementara penguatan nilai budaya lokal Riau menunjukkan unsur idealized influence dalam kepemimpinan.
Namun demikian, fondasi utama kepemimpinan ini tampak lebih dekat dengan model teknokratik atau rasional-birokratik yang berakar dari pemikiran Max Weber. Latar belakang kuat di bidang reserse, pendidikan hingga jenjang doktoral, serta pendekatan kebijakan berbasis konsep menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat reaktif, melainkan terstruktur dan berbasis keahlian. Program-program yang dijalankan pun terlihat dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat.
Di sisi lain, terdapat pula sentuhan kepemimpinan populis sebagaimana dikaji oleh Ernesto Laclau. Kedekatan dengan masyarakat menjadi salah satu ciri menonjol, baik melalui pelibatan publik dalam program keamanan dan lingkungan, maupun pendekatan komunikasi yang lebih membumi. Aktivitas seperti olahraga bersama masyarakat dan unsur Forkopimda turut memperkuat citra kedekatan tersebut. Meski demikian, dimensi ini tampaknya lebih berfungsi sebagai sarana membangun legitimasi sosial ketimbang sebagai basis utama kepemimpinan.
Selain itu, gaya kepemimpinan ini juga menunjukkan karakter adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Heifetz. Tantangan di Riau—mulai dari isu lingkungan, konflik sosial, hingga keamanan—merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis semata. Respons cepat terhadap bencana serta keterlibatan langsung di lapangan menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan strategi secara kontekstual dan kolaboratif.
Dengan demikian, kepemimpinan Kapolda Riau dapat dipahami sebagai model hibrida: teknokratik–transformasional dengan pendekatan populis-adaptif. Teknokrasi menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan, transformasional menjadi arah perubahan, populisme menjadi sarana membangun legitimasi publik, dan adaptivitas menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas persoalan di lapangan.
Model kepemimpinan seperti ini, jika dijalankan secara konsisten, berpotensi memperkuat institusi kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Tantangan ke depan terletak pada keberlanjutan—apakah pendekatan hibrida ini mampu bertahan di tengah dinamika birokrasi dan tekanan eksternal yang terus berkembang.(*)
Penulis merupakan Aktivis Sosial dan Dewan Etik DPP Aliansi Media Indonesia (AMI)
