Sumbar | Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersinergi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui program berbasis kearifan lokal dan keamanan. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan situasi aman dan kondusif di Ranah Minang, sekaligus memperkuat nilai-nilai adat dalam pembangunan daerah.
Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar Datuk Nan Sati dalam keterangannya, disela-sela rapat bersama di Gedung DPRD Provinsi Sumbar, pada Senin (22/9/25) menyampaikan pentingnya menjadikan sinergi ini sebagai program permanen.
“Kami ingin kolaborasi ini diabadikan dan dibimbing dengan baik. Alhamdulillah, kerja sama ini telah terwujud berkat dukungan DPRD, pemerintah daerah, dan Polri. Kami berharap program ini menjadi contoh untuk langkah ke depan, termasuk melibatkan mahasiswa dalam dialog konstruktif,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Kami telah memulai rapat dengan pemerintah daerah untuk menanggapi isu-isu yang disampaikan. Targetnya adalah memastikan semua pemikiran dan tuntutan masyarakat dapat diwujudkan dengan serius,” katanya.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan apresiasi atas dukungan LKAAM dan DPRD terhadap kinerja Polri.
“Dukungan moril dari Ketua LKAAM dan DPRD menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik bagi masyarakat. Sinergi ini menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, DPRD, Polri, dan LKAAM, yang sangat efektif untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di Sumatera Barat,” ungkapnya.
Kabid humas juga mengkaji pentingnya dialog rutin dengan mahasiswa untuk mencegah potensi demonstrasi anarkis.
“Kami mengusulkan pertemuan bulanan dengan mahasiswa dari berbagai universitas, seperti UIN dan UNP, untuk menampung aspirasi mereka secara formal. Dengan forum ini, isu-isu dapat disampaikan melalui diskusi, sehingga tidak perlu disampaikan di jalanan. Kami ingin generasi muda berdialog secara konstruktif,” tambahnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain, menunjukkan bahwa sinergi antara Polri, LKAAM, pemerintah, dan DPRD mampu menjaga keamanan sekaligus memperkuat nilai-nilai adat dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
(*/tim)
