LIMAPULUH KOTA — Peristiwa mengejutkan terjadi di Jorong Mongan, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Senin malam (17/8/2026). Sebuah truk tronton atau tarado yang mengangkut alat berat jenis excavator dilaporkan kehilangan kendali saat melintasi kawasan tersebut hingga terbalik dan menimpa rumah warga. Peristiwa sekitar pukul 22.00 WIB itu kini menyisakan persoalan serius yang tidak sebatas kecelakaan, tetapi juga mempertanyakan asal, pemilik, tujuan pengiriman excavator, serta dugaan adanya pengawalan oleh oknum Babinsa.
Menurut keterangan warga yang berada di sekitar lokasi, truk tersebut diduga tidak kuat melewati tanjakan sebelum akhirnya kehilangan kendali. Kendaraan kemudian terbalik dan muatan excavator ikut jatuh hingga menimpa rumah masyarakat. Kerusakan yang dialami warga menimbulkan kerugian material dan menuntut adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan alat berat tersebut.
Persoalan semakin tajam setelah muncul informasi bahwa excavator yang diangkut truk tersebut diduga hendak dibawa menuju kawasan yang disebut-sebut sebagai lokasi tambang emas ilegal. Informasi tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat. Namun jika benar, maka keberadaan alat berat tersebut berpotensi menjadi pintu masuk untuk mengungkap aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Kapur IX dan sekitarnya.
Dalam konteks hukum pertambangan, aparat perlu menelusuri apakah lokasi tujuan memiliki perizinan berusaha pertambangan yang sah. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengatur ketentuan pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Pasal 158 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perizinan pertambangan. Karena itu, pemeriksaan terhadap tujuan excavator menjadi bagian penting dalam penyelidikan.
Yang tidak kalah penting adalah munculnya keterangan warga mengenai dugaan pengawalan oleh oknum anggota Babinsa terhadap perjalanan truk pengangkut excavator tersebut. Informasi ini belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai keterlibatan atau kesalahan personel tertentu. Namun apabila benar terdapat anggota TNI yang melakukan pengawalan, publik patut mendapatkan penjelasan: dalam kapasitas apa pengawalan dilakukan, apakah berdasarkan tugas kedinasan, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan apa?
Dugaan tersebut menjadi semakin penting untuk diklarifikasi apabila benar kendaraan membawa alat berat menuju lokasi yang tidak memiliki legalitas pertambangan. Institusi terkait perlu memastikan bahwa tidak ada personel yang memberikan fasilitas, perlindungan, atau pengawalan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Jika pengawalan ternyata merupakan tugas resmi, dasar penugasannya juga layak dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat.
Dari sisi kecelakaan, aparat kepolisian juga perlu mengusut aspek keselamatan pengangkutan alat berat. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur persyaratan kendaraan, pengemudi, angkutan barang, keselamatan lalu lintas serta ketentuan mengenai angkutan barang khusus. Pemeriksaan dapat mencakup kondisi kendaraan, kelayakan teknis, berat dan dimensi muatan, sistem pengamanan excavator, dokumen kendaraan, kompetensi pengemudi, serta kesesuaian perjalanan dengan ketentuan keselamatan.
Peristiwa tersebut tidak boleh berhenti hanya pada proses evakuasi kendaraan. Polisi perlu mengamankan barang bukti dan meminta keterangan pengemudi, pemilik truk, pemilik excavator, pihak yang memerintahkan atau membiayai pengangkutan, serta pihak yang mengetahui tujuan akhir alat berat. Bila ditemukan indikasi tindak pidana pertambangan, penyelidikan harus diperluas hingga mengungkap siapa pemodal, pemilik alat, pengelola lokasi dan pihak yang menerima excavator tersebut.
Kerugian masyarakat juga harus menjadi perhatian. Rumah warga yang tertimpa kendaraan dan alat berat merupakan korban nyata dari peristiwa tersebut. Pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Aparat juga perlu memastikan tidak ada upaya menghilangkan barang bukti atau mengalihkan tanggung jawab setelah kecelakaan terjadi.
Kasus Galugua ini menyisakan sejumlah pertanyaan besar: siapa pemilik excavator, siapa pemilik truk tarado, siapa yang memerintahkan pengangkutan, dari mana alat berat tersebut berasal, ke mana tujuannya, apakah lokasi tujuan memiliki izin, serta benarkah perjalanan tersebut dikawal oknum Babinsa? Pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan resmi dan transparan. Masyarakat berhak mengetahui fakta sebenarnya, sementara setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak memberikan klarifikasi.
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan tambang ilegal dan dugaan pengawalan oknum Babinsa merupakan informasi awal yang masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi, bukan vonis terhadap pihak tertentu. Pemberitaan mengedepankan asas praduga tak bersalah sebagaimana prinsip pers yang bertanggung jawab. Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi seluruh pihak yang disebut sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika terdapat fakta atau keterangan yang berbeda, redaksi siap memuatnya secara proporsional.
TIM
