Padang Panjang | Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang mendorong penguatan peran masjid sebagai pusat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Bulan Mitigasi Bencana Satu Abad Gempa Padang Panjang 1926 yang mengusung tema “Peran Masjid dalam Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana” di Hall Lantai III Balai Kota Padang Panjang, Sabtu (6/6/2026).
Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dan dihadiri Ketua DPRD Imbral, Ahli Geologi Sumatera Barat Ade Edward, Asisten I Setdako I Putu Venda, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, Plh Kepala BPBD Kesbangpol Dian Eka Purnama, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno, Ketua PJKIP Rifnaldi, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Padang Panjang Ade Sehabudin, serta tokoh masyarakat dan berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa peringatan satu abad Gempa Padang Panjang 1926 harus menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Menurutnya, sebagai daerah yang berada di kawasan rawan bencana, Padang Panjang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun budaya mitigasi yang kuat, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.
“Padang Panjang memiliki kerentanan terhadap berbagai potensi bencana alam. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk masjid sebagai pusat aktivitas umat, untuk menjadi bagian dari sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi,” ujarnya.
Hendri menilai masjid memiliki posisi yang sangat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, serta penyebaran informasi yang menjangkau langsung masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Melalui optimalisasi fungsi tersebut, edukasi kebencanaan dapat disampaikan secara lebih luas sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko bencana.
“Melalui kegiatan ini diharapkan lahir berbagai gagasan, strategi, dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam penguatan peran masjid sebagai bagian dari sistem mitigasi bencana daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, komunitas, dan masyarakat, Padang Panjang diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi tantangan kebencanaan di masa depan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Eko Susilo, menyampaikan bahwa masjid merupakan institusi sosial yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya mitigasi bencana.
Menurutnya, selain sebagai pusat ibadah, masjid juga dapat difungsikan sebagai pusat informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko kebencanaan.
“Masjid merupakan institusi yang dekat dengan masyarakat. Melalui penguatan fungsi masjid, kita dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mitigasi bencana sehingga masyarakat lebih siap menghadapi berbagai potensi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” katanya.
Melalui forum diskusi ini, para peserta diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi konstruktif yang menjadi dasar penguatan program mitigasi bencana berbasis masyarakat. Selain itu, FGD ini juga menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, media, dan masyarakat dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai kota yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.
TIM
