Agam, Jumat 19 September 2025, Mitra Pos | Dugaan praktik penyalahgunaan anggaran kembali menyeruak di Kabupaten Agam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda NI DPW Sumatera Barat mengungkap indikasi penyelewengan dana Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bersama Kecamatan Lubuk Basung. Dana yang semestinya digunakan untuk pengadaan fasilitas program Sekolah Penyedia Pangan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis diduga digerogoti melalui permainan harga dan pengadaan barang.
Dalam temuan awal, disebutkan adanya mark up harga pada pengadaan 3.600 unit Food Tray untuk kebutuhan dapur SPPG Nagari Kampuang Tangah. Food tray tersebut yang seharusnya dapat diperoleh dengan harga Rp40.000 per unit, justru dibeli dengan harga mencapai Rp60.500 per unit.
Jika dikalkulasikan, selisih harga lebih dari Rp20.000 per unit itu menimbulkan pembengkakan biaya hingga ratusan juta rupiah. Parahnya lagi, kualitas food tray yang dipasok pun diragukan mutunya, karena diduga tidak memenuhi standar spesifikasi yang dianjurkan Badan Gizi Nasional.
Tak hanya pengadaan food tray, pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di dapur SPPG juga menjadi sorotan. Proyek tersebut disinyalir mengalami penggelembungan harga hingga Rp150 juta, sehingga menambah daftar panjang dugaan penyimpangan dana.
Ketua DPW LSM Garuda NI Sumbar, Bj. Rahmat, menegaskan pihaknya telah mengantongi dokumen serta bukti-bukti pendukung terkait dugaan praktik mark up tersebut.
“Kami sudah mengumpulkan sejumlah data dan bukti kuat mengenai dugaan penyalahgunaan keuangan BUMNag ini. Dalam waktu dekat, LSM Garuda NI akan melayangkan surat resmi kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan yang sangat merugikan masyarakat ini,” tegas Rahmat.
LSM Garuda NI menilai bahwa praktik seperti ini tidak hanya merugikan keuangan nagari, tetapi juga mencoreng tujuan mulia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Agam.
Publik pun kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini, agar dana desa dan BUMNag benar-benar digunakan demi kesejahteraan masyarakat, bukan demi kepentingan segelintir pihak.
(ap/Karie)
